JAKARTA - Pemerintah semakin serius mendorong transformasi ekonomi melalui program hilirisasi besar-besaran. Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan jajaran menterinya untuk mempercepat 18 proyek strategis nasional dengan total investasi hampir Rp600 triliun.
Instruksi ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (6 November 2025). Rapat tersebut berlangsung selama dua jam dan dihadiri sejumlah menteri penting yang menangani bidang ekonomi dan investasi nasional.
18 Proyek Hilirisasi Ditargetkan Dimulai pada 2026
Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta agar seluruh proyek yang telah melewati tahap pra-studi kelayakan (pra-FS) segera diselesaikan agar bisa memasuki tahap pelaksanaan fisik pada tahun 2026. Pemerintah ingin memastikan agar tidak ada proyek strategis yang tertunda akibat kendala birokrasi atau koordinasi lintas kementerian.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa seluruh proses percepatan tengah disiapkan. Ia menegaskan bahwa Presiden menginginkan agar proyek-proyek besar tersebut segera memberi dampak nyata bagi perekonomian nasional dan masyarakat luas.
“Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS, dan sudah dibicarakan dengan Dananatra, tadi Pak Rosan juga hadir. Kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya, dan di tahun 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan,” ujar Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan.
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Bahlil menegaskan bahwa percepatan proyek hilirisasi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi mampu memproduksi barang bernilai tambah tinggi. Dengan begitu, transformasi ekonomi nasional bisa terwujud secara berkelanjutan.
Nilai Investasi Rp600 Triliun, Hilirisasi Diyakini Jadi Penggerak Ekonomi Baru
Menurut Bahlil, percepatan 18 proyek strategis ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga soal memperkuat fondasi ekonomi nasional. Investasi senilai Rp600 triliun diyakini akan menciptakan efek berganda yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, industri, dan lapangan kerja di berbagai daerah.
“Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir Rp600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor, salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” jelas Bahlil.
Hilirisasi dimethyl ether (DME) menjadi salah satu proyek unggulan dalam daftar tersebut. Proyek ini ditujukan untuk mengubah batu bara menjadi gas DME yang berfungsi sebagai pengganti LPG, guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar gas.
Proyek DME menjadi sangat penting karena konsumsi LPG nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah mencatat kebutuhan LPG mencapai 1,2 juta ton per tahun, dan diperkirakan melonjak menjadi hampir 10 juta ton pada 2026.
“Kita tahu bahwa tadi kita baru habis resmikan di Cilegon itu kita membutuhkan LPG kurang lebih 1,2 juta ton per tahun. Maka konsumsi kita nanti ke depan pada tahun 2026 itu sudah mencapai hampir 10 juta ton LPG. Tidak bisa kita lama, kita harus segera membangun industri-industri dalam negeri,” ujar Bahlil menegaskan.
Ia menambahkan bahwa pembangunan industri pengolahan dalam negeri harus dipercepat agar Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada produk energi impor. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi defisit neraca perdagangan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Pabrik Petrokimia Cilegon Jadi Contoh Nyata Hilirisasi Berjalan
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga meresmikan pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Cilegon, Banten, pada Kamis pagi (6 November 2025). Pabrik tersebut merupakan hasil kerja sama antara PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) dan perusahaan asal Korea Selatan.
Pembangunan pabrik ini menandai dimulainya babak baru hilirisasi di sektor petrokimia nasional. Fasilitas tersebut berdiri di atas lahan seluas 107,8 hektare atau sekitar 1,08 juta meter persegi dengan nilai investasi mencapai 4 miliar dolar AS.
Pabrik petrokimia LCI menjadi bagian penting dalam rantai produksi bahan baku industri plastik, kimia dasar, dan berbagai produk turunan lainnya. Dengan beroperasinya pabrik ini, Indonesia diharapkan mampu mengurangi impor bahan baku industri dan memperkuat ekspor produk jadi bernilai tinggi.
Presiden Prabowo menilai keberhasilan pembangunan pabrik petrokimia di Cilegon harus menjadi contoh konkret bagi proyek hilirisasi lainnya. Pemerintah ingin seluruh proyek strategis berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain proyek petrokimia, pemerintah juga menyiapkan rencana pembangunan kilang minyak baru untuk memperkuat kapasitas produksi energi nasional. “Kita tahu bahwa 10 November besok kita akan resmikan, tetapi sisanya yang lain akan berjalan,” ungkap Bahlil.
Hilirisasi Jadi Kunci Transformasi Ekonomi Indonesia di Era Prabowo
Program hilirisasi besar-besaran yang digagas pemerintah saat ini merupakan bagian dari visi industrialisasi nasional yang menekankan kemandirian ekonomi. Melalui percepatan 18 proyek strategis, pemerintah berupaya menciptakan rantai pasok industri yang kuat dari hulu ke hilir.
Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperluas investasi asing langsung (FDI) di sektor manufaktur dan energi terbarukan. Dengan masuknya investasi besar dari berbagai negara, Indonesia akan memiliki kapasitas produksi yang lebih kompetitif di tingkat global.
Selain memperkuat perekonomian, hilirisasi juga diyakini akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor industri. Ribuan tenaga kerja baru akan terserap, terutama di daerah-daerah tempat proyek tersebut dijalankan.
Pemerintah berharap, melalui hilirisasi, Indonesia bisa keluar dari ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit mentah (CPO). Dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan mampu menciptakan struktur ekonomi berbasis industri modern yang berdaya saing tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa seluruh proyek hilirisasi yang dipercepat akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat. Setiap kementerian diminta berkoordinasi untuk mengatasi hambatan administratif maupun teknis di lapangan.
Pemerintah Optimistis 2026 Jadi Tahun Akselerasi Industri Nasional
Dengan komitmen kuat dari Presiden Prabowo dan dukungan lintas kementerian, pemerintah optimistis tahun 2026 akan menjadi momentum kebangkitan sektor industri nasional. Seluruh proyek hilirisasi diharapkan mulai bergerak dan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia.
Bahlil Lahadalia menutup dengan optimisme bahwa keberhasilan program ini akan membawa perubahan besar bagi struktur ekonomi nasional. “Kita ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, tidak hanya menjadi penonton dalam rantai pasok global,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan bahwa percepatan 18 proyek hilirisasi senilai Rp600 triliun bukan hanya ambisi politik, tetapi langkah strategis menuju kemandirian industri dan energi nasional. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai target, maka Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi baru yang jauh lebih kuat pada tahun-tahun mendatang.c