DKI JAKARTA — Gelombang nasionalisasi perusahaan asing pada akhir 1950-an menjadi titik balik lahirnya perusahaan-perusahaan negara. Ketegangan politik dengan Belanda terkait Irian Barat memicu pengambilalihan aset-aset perusahaan Belanda yang mendominasi sektor ekonomi saat itu. Aset-aset tersebut kemudian menjadi cikal bakal BUMN yang kita kenal sekarang, mengelola sektor-sektor vital dari energi hingga perbankan.

Dari Kemandirian Pasca-Kolonial Menuju Mesin Pembangunan

Pada awal kemerdekaan, fokus pemerintah masih terkonsentrasi pada mempertahankan kedaulatan. Pembangunan ekonomi baru berjalan sistematis setelah pengakuan kedaulatan pada 1949. Nasionalisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan juga agenda politik untuk melepas diri dari belenggu kolonialisme.

Masuk era Orde Baru, arah kebijakan berbelok menuju stabilisasi makroekonomi. Pemerintah gencar membangun infrastruktur dan industri. Puncaknya terjadi pada 1980 ketika pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sempat menyentuh angka 10 persen, ditopang melonjaknya harga minyak dunia.

Namun, kejayaan itu tak bertahan lama. Anjloknya harga minyak pada 1982 dan 1986 memaksa pemerintah melakukan koreksi besar-besaran. Deregulasi perdagangan, reformasi perbankan, dan perpajakan digulirkan untuk mengurangi ketergantungan pada migas. Sektor manufaktur seperti tekstil, kayu lapis, dan elektronik mulai tumbuh, diiringi derasnya investasi asing dari Jepang dan Korea Selatan.

Krisis 1998: Pelajaran Pahit dari Pertumbuhan Tinggi

Memasuki awal 1990-an, Indonesia kembali dipandang sebagai calon kekuatan ekonomi Asia. Pertumbuhan PDB pada 1995-1996 nyaris menyentuh delapan persen. Sayangnya, di balik angka gemilang itu, utang luar negeri swasta membengkak dan pengawasan sektor keuangan longgar.

Krisis Finansial Asia 1997 menghancurkan fondasi tersebut. Nilai tukar rupiah terperosok tajam, perbankan kolaps, dan ekonomi nasional terpuruk. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa pertumbuhan tanpa fondasi yang kokoh hanya akan menjadi ilusi.

Era Danantara: Babak Baru Pengelolaan Aset Negara

Memasuki dekade 2020-an, pemerintah kembali melakukan lompatan besar dengan membentuk Danantara. Lembaga ini dirancang sebagai super holding yang mengonsolidasikan pengelolaan investasi BUMN. Langkah ini merupakan respons atas kebutuhan akan pengelolaan aset yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada nilai ekonomi jangka panjang.

Transformasi ini menunjukkan pergeseran peran negara dari sekadar pemilik menjadi investor strategis. Jika pada era 1960-an BUMN berfungsi sebagai alat nasionalisasi, dan pada era 1980-an sebagai mesin industrialisasi, maka kini BUMN dituntut menjadi pemain global yang mampu bersaing di pasar internasional.

Perjalanan dari nasionalisasi ke Danantara mencerminkan dinamika panjang ekonomi Indonesia. Setiap fase lahir dari tantangan zamannya masing-masing, dan semuanya bermuara pada satu tujuan: membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.