JAKARTA - Upaya perlindungan risiko untuk program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini belum terealisasi sepenuhnya. Padahal, sejumlah kasus seperti dugaan keracunan pada penerima program MBG mulai bermunculan di berbagai wilayah.

Kondisi ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus menekankan pentingnya keterlibatan industri asuransi dalam mendukung pelaksanaan program-program sosial pemerintah. OJK menilai, asuransi memiliki peran strategis dalam memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan MBG.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa keterlibatan industri asuransi harus disesuaikan dengan kapasitas risiko dan prinsip keberlanjutan. “Industri asuransi siap mendukung program pemerintah apabila dilibatkan melalui penyediaan perlindungan risiko yang efektif dan sesuai kebutuhan,” ujarnya dalam keterangan tertulis Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK.

Menurutnya, pelibatan perusahaan asuransi bukan hanya soal bisnis, melainkan juga bentuk kontribusi sosial untuk memastikan keberlangsungan program prioritas pemerintah. Dengan adanya skema perlindungan risiko, setiap pihak yang terlibat dalam program MBG dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari potensi kerugian yang tidak diinginkan.

Asosiasi Asuransi Siapkan Proposal untuk Dukungan Program MBG

Sebelumnya, pada Mei 2025, Ogi mengungkapkan bahwa Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) telah mulai menyusun proposal awal. Proposal tersebut berkaitan dengan rencana keterlibatan industri asuransi dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis.

"Saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi agar bisa menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi terhadap program MBG," kata Ogi saat konferensi pers RDK OJK.

Ogi menjelaskan bahwa proses penyusunan proposal ini melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai potensi risiko di lapangan. Tujuannya agar asuransi yang dirancang benar-benar mampu memberikan perlindungan sesuai kebutuhan program dan peserta yang terlibat di dalamnya.

OJK menekankan bahwa asuransi yang diterapkan untuk MBG tidak boleh hanya berorientasi pada premi. Melainkan, harus mampu menciptakan nilai tambah berupa pengelolaan risiko yang komprehensif untuk mendukung keberlanjutan program.

Identifikasi Risiko dalam Program MBG Jadi Tahap Penting

Dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis, Ogi menjelaskan bahwa asosiasi asuransi telah melakukan identifikasi berbagai potensi risiko. Analisis tersebut mencakup aspek penyediaan bahan baku, proses pengolahan, distribusi makanan, hingga risiko yang berkaitan langsung dengan konsumen.

Menurut Ogi, beberapa risiko yang berpotensi dijamin oleh asuransi antara lain risiko keracunan makanan bagi penerima manfaat program. Kelompok yang paling rentan mencakup anak sekolah, ibu hamil, serta balita yang menjadi sasaran utama program MBG.

Selain itu, risiko kecelakaan bagi para pelaksana program juga menjadi perhatian penting. Termasuk di dalamnya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta satuan pelayanan gizi yang bertugas di lapangan.

“Selain itu, risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, termasuk SPPI, serta risiko terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas bahwa perlindungan asuransi tidak hanya difokuskan pada penerima manfaat, tetapi juga pada pihak pelaksana di lapangan.

Ogi juga menambahkan, pembahasan mengenai besaran santunan dan premi masih terus dikaji bersama asosiasi. Hal ini untuk memastikan agar premi yang dikenakan tidak terlalu besar dan tetap terjangkau bagi pelaksana program.

OJK Ingin Premi Asuransi MBG Tidak Terlalu Membebani

Ogi menegaskan bahwa OJK ingin menjaga keseimbangan antara perlindungan yang memadai dan kemampuan keuangan pihak terkait. Besaran premi untuk program MBG diharapkan tidak menjadi beban tambahan yang berlebihan, baik bagi pemerintah maupun penyelenggara program.

Menurutnya, premi yang ideal harus mampu memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti keracunan makanan atau kecelakaan kerja tanpa membebani anggaran pelaksana. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan program tanpa mengorbankan kualitas perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

“Besaran premi harus dirancang sedemikian rupa agar efisien, tetapi tetap bisa menutup risiko-risiko utama yang mungkin terjadi,” jelasnya. Dengan demikian, skema asuransi untuk MBG dapat berjalan efektif dan adaptif terhadap kebutuhan di lapangan.

OJK juga menilai, penyusunan skema asuransi yang matang akan membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program. Apalagi, program ini bersinggungan langsung dengan kelompok masyarakat yang rentan terhadap risiko kesehatan.

Diskusi dengan Pemerintah Masih Berjalan

Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, mengungkapkan bahwa proses keterlibatan industri asuransi dalam program MBG masih berada dalam tahap diskusi. Menurutnya, pembahasan melibatkan berbagai pihak agar implementasi asuransi bisa tepat sasaran.

"Masih diskusi terus. Memang pertanyaan pemerintah juga bagaimana cover asuransinya dan apa yang mau di-cover, itu penting," ujarnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

Iwan menjelaskan bahwa hingga saat ini mekanisme asuransi khusus MBG masih belum ditentukan secara final. Oleh karena itu, detail mengenai bentuk perlindungan, pihak yang menanggung, serta sistem klaim masih perlu dirumuskan lebih lanjut.

Dia menambahkan bahwa skema asuransi MBG sebaiknya tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem yang terintegrasi antara pemerintah, pelaksana program, dan industri asuransi. Dengan begitu, manfaat perlindungan dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pihak yang terlibat.

Asuransi MBG Harus Memberikan Nilai Tambah Nyata

Iwan menegaskan bahwa keterlibatan industri asuransi dalam program pemerintah seperti MBG tidak boleh bersifat simbolis. Ia berharap kehadiran asuransi dapat membawa nilai tambah nyata, tidak hanya dalam bentuk kompensasi finansial, tetapi juga kontribusi pada manajemen risiko dan edukasi keselamatan.

“Jadi, tak boleh hanya sekadar dapat premi. Apa nilai tambahnya di situ? Tentu itu yang kami ingin dorong. Jadi, kami tidak mau asuransi ada itu cuma kayak tambah biaya sehingga harus ada nilai tambahnya, seperti mengelola risikonya juga,” ujar Iwan.

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen OJK agar pelibatan asuransi dalam program MBG tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan yang menyeluruh. Melalui pendekatan ini, asuransi diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan rasa aman bagi penerima manfaat dan pelaksana program.

OJK juga berkomitmen untuk memastikan seluruh kebijakan yang diambil berpihak pada prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan industri asuransi, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.