SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tolok ukur keberhasilan pembangunan bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi atau realisasi investasi, melainkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di tingkat kampung dan kelurahan. Hal ini disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin di Gedung Berlian, Jumat (14/8/2026).
“Kita telah mendengarkan pidato Pak Presiden. Intinya, kita harus bekerja keras untuk rakyat. Artinya, kita harus selalu mendengarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita,” kata Luthfi.
Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga perlindungan sosial harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pemerintah daerah. Momentum HUT ke-81 RI yang bertepatan dengan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah menjadi pengingat untuk terus berbenah.
Fokus pada 3,9 Juta Warga Desil 1-4
Meski angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, Luthfi menyebut masih ada sekitar 3,9 juta warga Jateng yang berada dalam kelompok desil 1 sampai dengan 4. Kelompok ini menjadi prioritas utama dalam setiap perumusan kebijakan.
“Itu semua adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah provinsi menilai penurunan angka kemiskinan sebesar 0,27 poin persen tersebut belum cukup. Perhatian penuh tetap diberikan kepada warga yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi dan kebijakan fiskal.
Ekonomi Tumbuh 5,71 Persen, Investasi Serap 200 Ribu Tenaga Kerja
Di tengah keterbatasan fiskal dan ketidakpastian geopolitik global, perekonomian Jateng tercatat tumbuh 5,71 persen (year on year) pada triwulan II 2026, atau 5,80 persen secara kumulatif pada Semester I-2026. Angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Geliat investasi juga menunjukkan sinyal positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai sekitar Rp110 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 257 ribu orang. Hingga Semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp48,54 triliun dan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja.
Luthfi menekankan, capaian di bidang penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja harus terus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan keselarasan program antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPRD.
“Berbagai capaian yang disampaikan Presiden harus diikuti langkah nyata oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jateng menegaskan komitmennya untuk terus mendengarkan persoalan yang dirasakan masyarakat dan meresponsnya dalam bentuk program yang terukur. Swasembada pangan pada delapan komoditas strategis nasional juga disebut sebagai modal penting untuk menjaga stabilitas harga di pasar-pasar tradisional Jateng.
