JAKARTA — Zainul memaparkan hitungan bahwa jumlah hari efektif sekolah dalam setahun mencapai sekitar 205 hari. Angka itu diperoleh setelah dikurangi akhir pekan, libur nasional, Ramadan, dan libur semester.
Dengan indeks biaya Rp15.000 per porsi untuk 72,4 juta penerima manfaat, kebutuhan anggaran menurut hitungannya sekitar Rp222 triliun. Sementara anggaran yang tercantum di Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN sebesar Rp232,5 triliun.
Dari Mana Selisih Rp10 Triliun Berasal?
Zainul merinci, 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi menghasilkan Rp3,075 juta per penerima manfaat. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, totalnya Rp222 triliun.
"Ada selisih Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka kecil. Kita ingin memastikan anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif," kata Zainul dalam rapat tersebut.
Ia menilai selisih itu muncul karena perencanaan anggaran belum sepenuhnya mengacu pada realisasi hari efektif. Legislator Fraksi PKB itu meminta BGN menghitung kembali kebutuhan anggaran secara presisi.
Dana Optimalkan Bisa Diarahkan ke Dapur Layanan 3T
Jika hasil penghitungan ulang menunjukkan adanya anggaran yang bisa dioptimalkan, Zainul mengusulkan dana tersebut diarahkan untuk mempercepat aktivasi sekitar 2.000 dapur layanan. Dapur-dapur itu berada di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang saat ini sudah memasuki tahap seleksi.
"Anggarannya ada, penerima manfaat menunggu, dapurnya juga sudah siap. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi," tegasnya.
Zainul menekankan pentingnya pembenahan tata kelola agar program MBG berjalan merata. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat.
Kemampuan pemerintah memastikan perencanaan dan penyaluran tepat sasaran menjadi penentu lain. Ia juga menyoroti hak-hak penerima dapur yang sudah menunggu kepastian dari BGN.
"Jangan sampai ketidakmampuan kita soal penerima ini menghalangi orang mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan menunggu kepastian dari BGN," pungkasnya.
Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI itu digelar bersama Kepala BGN dan Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.